KENDAL -zonamerdeka.com- Berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi kasus stunting di Kabupaten Kendal masih sebesar 17,5 persen. Untuk itu diperlukan perhatian khusus dan kewaspadaan terhadap kasus stunting agar dapat turun di bawah 14 persen di tahun 2024.
"Jadi stunting menjadi fokus perhatian bagi kita semua," tandas Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki dalam sambutannya, saat membuka acara Pra-Deseminasi Audit Kasus Stunting, di Gedung Abdi Praja Setda Kendal, Kamis (25/5/2023).
Dikatakan, hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo, bahwa stunting di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,5 persen setiap tahunnya.
"Sehingga sesuai instruksi bapak Presiden, pada tahun 2024 prevalensi stunting di Indonesia menjadi 14 persen," ujarnya.
WS Basuki yang juga ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kendal membeberkan, masalah stunting sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor sensitif dan spesifik. Penyelesaian kasus stunting tidaklah mudah.
"Salah satu penanganan nyata yang diusung dinas terkait adalah audit kasus stunting yang diselenggarakan dengan tujuan menyelesaikan kasus stunting yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa atau kelurahan maupun tingkat kecamatan serta untuk pencegahan kasus serupa," beber Wabup Kendal.
Untuk itu dirinya berharap kepada perangkat daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi dalam pencegahan dan penyelesaian pemberian intervensi untuk sasaran audit kasus stunting.
Hal tersebut menurut WS Basuki, untuk membantu penyelesaian stunting. Sehingga diharapkan seluruh perangkat daerah, camat, kepala desa/lurah, dan seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kendal bersama-sama saling peduli sebagai bentuk penanganan stunting secara nyata.
"Seluruh pihak diharapkan memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang beresiko stunting agar mendapatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan, pangan bergizi, perumahan yang layak, sanitasi, bantuan sosial dan lain-lain," tandas Wabup Kendal.
Saat ini, WS Basuki mengungkapkan, beragam penyelesaian kasus stunting di Kendal gencar diupayakan pemerintah daerah.
Untuk itu, diharapkan, dengan adanya kegiatan ”Pra-Diseminasi Audit Kasus Stunting” dapat menjadi sarana penyelesaian bersama untuk kasus stunting dan dapat menjadi penyelesaian kasus serupa di Kabupaten Kendal.
"Selamat bekerja, mari berfokus atasi stunting. Semoga Kendal menjadi Kabupaten zero new stunting di tahun 2024," ungkap Wabup Kendal.
Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal, Albertus Hendri mengatakan, dari hasil audit kasus stunting di 20 kecamatan, terdapat 17 Kecamatan melapor ada kasus yang tidak dapat diselesaikan.
Dari hasil kajian dan deseminasi audit kasus stunting, pihaknya akan melakukan intervensi dengan merangkul Dinas Kesehatan.
"Dengan dilaksanakan audit kasus stunting di Kabupaten Kendal, mudah-mudahan diketahui sejak dini penyebab terjadinya stunting sebagai upaya pencegahan terulangnya kasus serupa," ujarnya.(*)
